BOGOR – FAKTA BICARA.COM – Dengan adanya sebuah pernyataan dari Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi di Media Sosial, Instagram, Tiktok yang mengatakan bahwa bagi Sekolah satuan pendidikan yang selama ini masih menahan ijazah siswa siswi dapat mengambil di Sekolah masing masing tanpa ada embel apapun juga.
Mungkin bagi siswa ini sebuah harapan agar mereka dapat melanjutkan pendidikan lebih lanjut atau ijazah tersebut dapat digunakan untuk mencari pekerjaan sesuai kebutuhan.
Bagaimana bagi pihak Sekolah yang selama ini menanggung beban biaya pendidikan yang mana banyak siswa siswi yang menunggak SPP atau DSP yang telah disepakati pada saat masuk sekolah bersangkutan.bahkan banyak yang lebih dua atau tiga tahun ijazah mereka belum diambil karena masih menunggak SPP dan kalau dilihat akar permasalahannya ketidak kemampuan orang tua murid atas kewajibannya membiayai pendidikan siswa siswinya dan yang paling dirasakan setelah paska Covid yang mana orang tua murid mengalami pemutusan hubungan kerja(PHK)dari instansi kerjanya.
Seandainya statement yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum mengeluarkan statemen tersebut kepada pihak Sekolah baik SMA/SMK Negri maupun swasta diberikan juknis dan juklaknya agar masalah dibawah tidak liar dan ini dialami juga di SMK Bina Sejahtera Kota Bogor menurut Nurul Hidayati SE.MPD diruang kerjanya.
Langkah yang sudah dilakukan di SMK Bina Sejahtera dengan adanya statement Gubernur Jawa Barat dengan memanggil orang tua murid dan memberikan edukasi tentang tunggakan sehingga dapat dimengerti sehingga siswa pada saat itu dapat mengambil Ijazahnya untuk dapat dipergunakan baik untuk melanjutkan pendidikan maupun untuk bekerja.
Disisi lain dalam sesi wawancara dengan Nurul Hidayati, S.E., M.Pd. Pada Jumat tanggal 31 Januari 2025 menyikapi tentang kurikulum baru yang akan diberlakukan pada tahun ajaran 2025-2026 dari kurikulum Merdeka ke Kurikulum Baru yang juga sampai saat ini belum ada juklak dan juknisnya tetapi yang sudah dilakukan di SMK Bina Sejahtera bersama dengan KKS dan Pembina melakukan diskusi tentang Kurikulum Baru yang intinya kurikulum baru ini lebih mengarah kepada karakter siswa yang berbasis digital sehingga bagi siswa dituntut mempunyai alat digital semisal Laptop atau sejenisnya dan bagi yang tidak punya bisa menggunakan di sekolah yang bersangkutan.disini juga peran guru BK(Bimbingan Konseling)mempunyai tugas yang lebih extra dan kebutuhan guru BK sangat dibutuhkan lebih banyak lagi disetiap sekolah dan hal ini sudah diantisipasi oleh Nurul Hidayati SE.MPD.
Diakhir wawancara Nurul Hidayati, S.E., M.Pd. mengharapkan agar stigma sekolah menahan ijazah bukan semata mata siswa siswi menunggak kewajiban tetapi kurangnya komunikasi orang tua murid terhadap sekolah sehingga masalah ijazah siswa yang belum diambil menjadi bumerang bagi sekolah yang mana beban sekolah juga apabila ada kehilangan maupun kebakaran ijazah siswa dan alhamdulilah ini sudah dilalui dengan baik dan kondusif oleh Nurul Hidayati, S.E., M.Pd. selalu Kepala Sekolah di SMK Bina Sejahtera Bogor.
