KAB BOGOR – FAKTA BICARA –Penguatan administrasi lembaga merupakan salah satu point penting yang harus dikuasai penyelenggara pendidikan kesetaraan, menghadapi perubahan sistem perencanaan dan pelaporan dari Kementerian Pendidikan Dasar & Menegah.
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menggelar kegiatan Pendampingan BOSP Kesetaraan 2 tahap, Senin 10-12 Februari 2025 dan 12-14 Februari 2025
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Rizen Premiere dibuka oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Siswanto dihadiri oleh kepala dan operator pendidikan kesetaraan Kabupaten Bogor.
“Pengelola pendidikan non formal harus faham digitalisasi tata kelola administrasi lembaga agar pengelola PKBM dapat membuat laporan dengan baik sesuai Peraturan Menteri Pendidikan juga meminimalisir kesalahan satuan pendidikan.”Ungkap Siswanto Kabid PNF
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor turut menghadirkan beberapa narasumber diantaranya: Agus Sopian (Kemendikdasmen), Nurbani (BBPMP provinsi Jabar),
Akp Nimrod (Kasat Binmas Polreskab Bogor), Jungjungan (Inspektorat Daerah)
Pembahasan berkenaan rambu penggunaan anggaran sesuai Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Satuan pendidikan.
“Kepedulian dinas pendidikan akan pentingnya pencegahan penggunaan BOP agar tidak keluar dari rambu rambu yang telah ditetapkan Kementerian patut diapresiasi setinggi tingginya.” Ujar Mohammad Topan, Wakil Ketua Forum PKBM Kab Bogor
Pendidikan Non Formal khususnya kesetaraan merupakan satu satunya solusi bagi masyarakat diatas usia sekolah yang belum sempat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun.
Luru Subekti dari PKBM Pelita Ilmu Gunung Geulis Kabupaten Bogor salah satu peserta turut berkomentar akan pentingnya kegiatan sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, agar pengelola PKBM dapat menggunakan anggaran sesuai peraturan pemerintah.
Redaksi
