Demi Makan Siang Gratis, Subsidi Energi Direvisi?

JurnalPost.com – Tidak lama setelah diumumkan hasil suara pemilu 2024 yang didominasi oleh paslon 02 Prabowo Gibran, kini beredar kabar yang menyebutkan rencana pemangkasan subsidi BBM dan LPG3 kg untuk menambal pendanaan program makan siang dan susu gratis yang diusung paslon 02. Hal tersebut tentu menuai banyak kritik dari masyarakat apalagi disebutkan bahwa capaian 100% makan siang gratis ini akan terlaksana pada tahun 2029.

Terdapat wawancara dari televisi CNN Indonesia untuk wakil ketua TKN Prabowo Gibran yaitu Edi Suparno yang berkata “tidak ada rencana pemangkasan BBM. Mengenai rencana pemangkasan BBM kemarin, ada pertanyaan yang diajukan kepada saya oleh sebuah stasiun televisi yang kemudian diterjemahkan dan diinterpretasikan salah oleh suatu media”. Menurut penuturannya itu berita tersebut merupakan berita hoax yang disebarkan oleh salah satu media. Rencana untuk pemangkasan subsidi BBM tentu tidak mungkin dilakukan langsung karena dapat menjatuhkan daya beli masyarakat. Edi Suparno juga sudah pernah menyebutkan alternatif lain yang bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan tax rasio dan melakukan berbagai penghematan efisiensi. Salah satu penghematan efisiensi yang bisa dilakukan adalah dengan mengevaluasi kembali posisi subsidi energi tahun lalu. Tahun lalu jumlah subsidi energi berjumlah 500 triliun tetapi yang menikmati LPG 3 kg dan Pertalite tersebut 80% adalah masyarakat mampu bukan masyarakat ekonomi lemah dan masyarakat miskin.

Edi Suparno juga mengungkapkan bahwa akan menyempurnakan data-datanya hingga dapat di tata siapa saja yang berhak untuk menerima subsidi energi tersebut sehingga memungkinkan adanya penghematan APBN. Penghematan APBN ini kemudian bisa digunakan untuk membiayai program-program lainnya. Edi Suparno juga menegaskan kembali bahwa tidak ada rencana pemangkasan subsidi BBM. Setiap kali ada pergantian pemerintahan, hal ini terjadi yaitu mengevaluasi secara menyeluruh subsidi energi karena beban yang besar. Tahun lalu tepatnya 2022 bahkan ada wacana tentang menaikkan subsidi energi karena dampak konflik Ukraina-Rusia yang membuat harga minyak melonjak tajam. Namun, jika subsidi ini digunakan untuk makan siang gratis dan program sosial lainnya, konsepnya akan agak berbeda. Ini adalah fungsi redistributif APBN yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dengan memindahkan kekayaan dari kalangan atas ke kalangan bawah.

Meningkatkan pajak adalah pilihan pertama bagi kelas menengah dan atas di negara lain jika ingin meningkatkan anggaran untuk kebijakan sosial. Namun, kebijakan ini tidak salah karena salah satu alasan pasangan presiden terpilih terkenal adalah program makan gratis yang sangat disukai masyarakat. Sejak awal, meningkatkan rasio pajak hingga 14% telah menjadi tantangan. Mempertahankan subsidi energi mungkin menjadi keputusan akhir . Bukan hanya kenaikan harga bahan bakar yang menjadi masalah tetapi juga efek multiplikasinya yang signifikan. Transportasi menggunakan bahan bakar dan biaya operasional yang meningkat serta harga berbagai barang seperti rokok, bahan bakar, dan telur akan naik. Logikanya adalah mengambil dari kalangan atas untuk memberikan kepada kalangan bawah, bukan sebaliknya.

Terdapat konsep yang disebut “paradoks Robin Hood” yang mengacu pada upaya untuk melakukan redistribusi ekonomi, jika ekonominya stabil dan pemerataan yang baik tetapi redistribusi sosialnya tidak agresif, akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah harus intervensi mulai sekarang. Hasil survei menunjukkan bahwa meskipun kebijakan makan gratis dapat diperdebatkan, pasangan tersebut diberi mandat untuk menerapkannya karena masyarakat mendukungnya. Penyesuaian sumber pendapatan juga harus dilakukan secara bertahap dan secara segmental. Anggaran negara akan menjadi fokus utama jika semua perhitungan selesai. Oleh karena itu, perlu dipikirkan dari mana sumbernya, dan ini membutuhkan pembicaraan dan pemilihan yang matang. Mungkin akan lebih baik untuk memulai dengan berkonsentrasi pada daerah kecil terlebih dahulu daripada mencoba mencakup semua area sekaligus.

Penerapan barcode aplikasi My Pertamina dan persyaratan untuk menyerahkan KTP sebelum membeli LPG 3 kg adalah untuk melakukan pendataan pelanggan yang lebih akurat tanpa menghambat kemampuan mereka untuk membeli. Ini dilakukan karena tidak ada undang-undang yang jelas tentang persyaratan penerima subsidi energi atau sanksi bagi mereka yang menjual energi kepada umum. Namun, dengan revisi Perpres 191 tahun 2014 yang menguraikan persyaratan penerima subsidi dan sanksinya, diharapkan ada lebih banyak kendali atas pembelian energi. Perlu diingat bahwa bahkan tanpa program makan dan susu gratis evaluasi subsidi energi masih merupakan satu-satunya sumber dana untuk program APBN. Fokus tetap pada peningkatan rasio pajak dan DPR akan terus melakukan evaluasi subsidi energi.

Setiap kebijakan membutuhkan proses sosialisasi dan uji coba. Oleh karena itu, Mas Gibran mengatakan bahwa akan menerapkannya secara bertahap dan progresif. Ini mungkin dimulai di beberapa tempat atau ditujukan untuk beberapa kelompok orang. Sebagai contoh, program akan difokuskan pada ibu hamil dan balita pada awalnya, kemudian akan diperluas ke anak-anak SD dan lanjutan. Karena menerapkan kebijakan besar secara langsung memerlukan pengujian terlebih dahulu, metode ini dianggap masuk akal. Selain itu, diharapkan program makan siang gratis ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong dapur umum, koperasi, dan pedagang makanan lokal untuk berpartisipasi. Ini akan menguntungkan UMKM di Indonesia

Dampak dari program makan siang gratis terhadap perekonomian Indonesia, khususnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan diperhatikan. Dari sudut pandang pasokan, program ini akan meningkatkan permintaan untuk berbagai bahan yang digunakan dalam penyediaan makan siang gratis. Namun, terdapat perdebatan mengenai apakah hal ini akan memiliki dampak lanjutan yang signifikan. Dari segi fiskal, program ini pasti akan berdampak pada APBN. Karena APBN saat ini telah disusun oleh pemerintah yang sedang berjalan dan akan berlaku hingga pertengahan tahun depan, memungkinkan revisi tambahan pada APBN berikutnya.

Perhatian akan difokuskan pada daerah yang sangat membutuhkan atau dimulai dari daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Perencanaan program harus didasarkan pada data yang akurat, seperti data BPS tentang jumlah penduduk miskin dan lokasi mereka. Namun, strategi pelaksanaan program harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, baik perkotaan maupun pedesaan. Dalam hal anggaran, pertama-tama memperkirakan jumlah yang dibutuhkan dan kemudian memulainya secara bertahap melalui efisiensi anggaran atau penyesuaian pajak, terutama untuk bisnis besar.

Dengan meningkatkan beban pembelian BBM dengan harga pasar normal, dampak logistik yang tinggi berdampak pada sektor ekonomi. Banyak pengusaha masyarakat yang mampu tidak akan terpengaruh oleh migrasi ke BBM dengan harga pasar normal. Kriteria penerima subsidi seperti UMKM dan ojol yang terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga menjadi bagian dari evaluasi di DPR. Subsidi tidak diberikan dalam bentuk produk melainkan diberikan secara langsung kepada penerima yang berarti harga BBM tetap.

Bersumber dari https://youtu.be/VRlx7GKhbE4?si=nKOPX_8J0BWhJMq9

Penulis: Patrisia krisna wardani dan Renny Putri Oktavianti

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *