Di Balik Politisasi Bansos dan Potensi Kebijakan Revolusioner di Indonesia

Oleh Muhammad Thaufan Arifuddin (Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Andalas)

JurnalPost.com – Di negeri ini, kebijakan sosial politik masih sangat elitis menyentuh kepentingan dan kebutuhan kelas-kelas atas. Sedangkan kebijakan yang bersifat kolektivis menyentuh mayoritas rakyat kelas bawah Indonesia masih sangat sulit untuk dilakukan.

Mendorong perbaikan sektor ekonomi kelas bawah seperti penguatan industrialisasi dan teknologisasi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan UMKM-Koperasi selalu bergerak lambat, tidak terintegrasi dengan sektor-sektor lain dan bahkan kurang total untuk eksekusi paripurna di lapangan.

Jika dibandingkan dengan kebijakan di sektor industri ekstraksi dan eksploitasi sumber daya alam yang menguntungkan segelintir elit penguasa seperti bisnis Batubara, Nikel, dan Kelapa Sawit, dan atau bisnis impor produk luar yang rentenya gede maka prosesnya begitu cepat dan revolusioner demi keuntungan elit penguasa.

Tetapi ada yang paradoks, kebijakan yang menguntungkan rakyat kecil misalnya Bantuan Sosial (Bansos) baik dalam bentuk pangan dan non-pangan demi sekedar mengisi perut keluarga selama beberapa Minggu atau mengurangi kekhawatiran dalam jangka pendek akan diproses secara cepat demi keuntungan elektoral elit penguasa. Sayangnya, kebijakan penyelamatan ala elit penguasa ini saat menjelang pemilu tidak mampu menyelesaikan masalah secara sistemik dalam jangka panjang dan bahkan hanya memelihara mental ketergantungan rakyat kelas bawah.

Jika kita berkaca pada data terakhir Bansos menjelang Pemilu 2024, pemerintah begitu terobsesi secara cepat dan massif memberikan Bansos kepada rakyat kelas bawah sekitar Rp 496,8 triliun.
Seluruh program bansos pemerintah sejatinyay sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebagai hasil diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam perumusan APBN termasuk alokasi anggaran Bansos tahun 2024 yang naik signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Hanya saja, ada indikasi pemerintah melakukan politisasi percepatan program bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan sebesar Rp 200.000 per bulan yang akan dibayarkan secepatnya dalam tiga bulan sebesar Rp 600.000 sebelum pemilu 14 Februari 2024.

Kecurigaan politisasi Bansos terutama pencairan BLT ini cenderung terlihat dalam pola yang relatif sama bahwa penguasa cenderung melakukan politisasi bansos saat menjelang pemilu atau pemilihan kepala daerah.

Ironisnya, UU Kepemiluan kita hanya mampu menghukum politik uang dan me-warning pemanfaatan fasilitas pemerintah oleh elit penguasa, tetapi tak bisa melihat celah politisasi hukum di balik politisasi Bansos.

Dalam pandangan Aspinall dan Berenschot (2019), pemberian bansos secara langsung oleh Jokowi dapat dipandang sebagai praktik politik klientelisme atau transaksional yang nyata dan sering berulang.

Tentu, praktik politik klientelisme berdampak buruk karena mengancam demokrasi substantif dan hanya melahirkan demokrasi patronase. Berbagai skema Bansos dari BLT El Nino (Rp 400.000), Bantuan Pangan Beras (10 kilogram), Program Keluarga Harapan (Rp 3.000.000 juta per tahun bagi balita serta ibu baru melahirkan, Rp 900.000 sampai Rp 2.000.000 per tahun bagi siswa SD, SLTP, SLTA, dan Rp 2.400.000 per tahun bagi lansia berusia di atas 70 tahun serta penyandang disabilitas), Bantuan Pangan Non Tunai (Rp 200.000), Program Indonesia Pintar (Dana untuk 18,59 juta siswa SD, SMP, SMA dan SMK  yang dikelola Kemendikbud Ristek), hingga BLT Mitigasi Risiko Pangan (Rp 600.000) tak bisa dijadikan solusi dalam jangka panjang dan hanya akan melemahkan independensi manusia Indonesia.

Alhasil, politisasi Bansos melahirkan dua pelajaran penting bahwa pertama, pemerintah gagal membangun sistem sosial dan ekonomi yang menjamin kebutuhan mendasar rakyat terutama berkaitan dengan tingkat pendapatan yang layak dan kedua, Bansos seharusnya menjadi inti refleksi bahwa merancang kebijakan yang revolusioner, cepat dan strategis bisa menyentuh kebutuhan rakyat sebenarnya hal yang sangat mungkin dan bisa dipaksakan oleh elit.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *