Implementasi Penerapan Hukum Adat di Indonesia

Oleh: Paska Agave Angelita
Mahasiswa Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas

JurnalPost.com – Indonesia merupakan negara yang menerapkan hukum adat dimana hukum ini merupakan tatanan lama yang hidup dalam masyarakat hingga kini, hukum yang tidak tertulis dan memiliki fungsi untuk mengatur masyarakat jauh sebelum diselimuti hukum modern seperti saat ini.

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang mencerminkan bagaimana budaya bangsa yang memiliki corak atau ciri khas yang berbeda dengan negara lain. Karena pada dasarnya hukum akan terus bertumbuh dan berkembang dengan sendirinya, oleh sebab itu hukum adat merupakan endapan dari kehidupan masyarakat yang keberadaannya telah mendapatkan legitimasi oleh masyarakat. Hukum adat ini bermula pada nilai-nilai dan praktik suatu masyarakat dan berfungsi sebagai pola pengorganisasian dan memfasilitasi proses interaksi dalam suatu masyarakat.

Pengimplementasian hukum adat di Indonesia tergantung pada daerah dan masyarakat yang menganutnya. Namun penegakan hukum adat di Indonesia tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu, tetapi juga bergantung pada kepemilikan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat. Pemerintah negara Indonesia juga sudah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur hukum adat, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum adat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengakuan Hukum Adat. Namun dengan demikian, penegakan hukum adat di Indonesia masih bergantung paada kepemilikan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat, serta pengakuan dan perlindungan hukum adat oleh pemerintah daerah dan negara bagian.

Salah satu contoh dari pengimplementasian hukum adat yang masih berlaku adalah Aceh. Kita sama-sama tahu bahwasanya Aceh menerapkan hukum adat jikalau ada seseorang yang ketahuan mencuri sesuatu hal yang bukan miliknya maka hukum adatnya ialah tangannya akan dipotong. Namun jika kita melihat dari pandangan hukum KUHP, hukum formal maupun hukum nasional yang lain penerapan hukum adat dengan memotong tangan seperti itu merupakan salah satu pelanggaran HAM. Lalu apakah hukum seperti itu masih boleh diterapkan di negara kita yang dimana Indonesia mengatakan dengan keras untuk menolak terjadinya pelangaran HAM.

Namun pelanggaran HAM yang disebabkan oleh tradisi adat tergolong sebagai tindak pidana dan pelanggaran Undang-Undang, pelanggaran HAM yang disebabkan oleh tradisi adat mengatasnamakan dapat ditangani melalui sanksi pidana, sebagaimana yang tercantum pada pasal 37-40 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Pelanggaran HAM yang disebabkan oleh tradisi adat harus dihormati, namun bukan berarti tradisi meniadakan nilai HAM.

Untuk itu diperlukannya peran negara dalam menyikapi adat yang disinyalir melanggar HAM. Pelanggaran HAM ini juga dapat teratasi dengan adanya kerja sama antara negara, Komnas HAM, warga negara indonesia dan masyarakat adat setempat. Tapi umumnya masyarakat hukum adat adalah bagian dari pembela HAM, untuk itu hak-hak mereka perlu diperhatikan dan dilindungi.

Lalu selain itu hukum adat juga memiliki hubungan dengan hukum KUHP, hukum adat dan hukum KUHP saling mempengaruhi satu sama lain interaksi antara kedua hukum dapat dilakukan dengan mengintegrasikan hukum adat dalam hukum negara. Hukum adat dapat diintegrasikan dengan hukum indonesia melalui proses pengembangan dan penerapan hukum yang mendukung hukum adat.

Dalam KUHP, penerapan hukum adat pun dapan dilakukan melalui penerapan hukum pidana adat dalam sistem hukum Indonesia. Hukum adat tidak mengancam KUHP, melainkan mereka dapat berinteraksi dan mendukung satu sama lain. Hukum adat dapat digunakan sebagai alternatif atau sebagai penambahan kepada hukum Indonesia.

Hukum adat sangatlah membantu kita dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Seperti dibeberapa wilayang yang masih menerapkan adanya hukum adat sebagai contoh di wilayah Minang Kabau didalam menyelesaikan permasalahan masyarakat setempat melakukan musyawarah yang dilakukan oleh kepala suku atau yang disebut sebagai Datuk ( Datuak) dengan niniak mamak. Untuk itu keberadaan KUHP bukan berarti tidak dijalankan melainkan menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada disuatu daerah.

Apapun hukum yang dijalankan disuatu daerah baiklah adanya karena tujuannya baik untuk kelangsungan hidup dari masyarakat setempat. Dimana hukum ada dan dibuat dengan peran untuk saling melengkapi. Beberapa ahli juga mengatakan hukum yang paling tepat adalah hukum yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat dan kembali kepada masyarakat itu sendiri.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *