Krisis Kemanusiaan Yaman: Derita di Tengah Konflik Berkepanjangan

Krisis kemanusiaan pada 80 persen penduduk Yaman yang mengalami kelaparan akibat perang yang kemudian diperparah oleh pandemi Covid-19. (Foto ilustrasi: pri.org)

JurnalPost.com – Pada tanggal 22 Mei 1990, Yaman berhasil menyatukan dua negara, Yaman Utara dan Selatan, dengan Sana’a sebagai ibukota. Seiring berjalannya waktu, kedaulatan Yaman mengalami banyak ketidakstabilan. Gelombang revolusi yang terjadi di negara-negara Arab sebagai respons terhadap ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan juga merambah Yaman hingga saat ini. Rasa kekecewaan rakyat diungkapkan melalui protes dan unjuk rasa yang dikenal sebagai “The Arab Spring,” yang dimulai pada tahun 2010.

Puncak ketidakpuasan terhadap pemerintahan Yaman terjadi pada tahun 2011, ketika rakyat melakukan protes massal untuk menuntut pengunduran diri Presiden Ali Abdullah Saleh yang dianggap berkuasa terlalu lama selama 33 tahun. Dorongan kuat dari rakyat dan kekacauan yang terjadi ditanggapi dengan turunnya Ali Abdullah Saleh. Peristiwa ini memakan 2.000 lebih korban warga sipil dan semakin memburuk pada tahun 2012 disaat Wakil Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi naik untuk menggantikan posisi Ali Abdullah Saleh. Keputusan ini mendapatkan kecaman dari rakyat karena Abd Rabbo Mansour Hadi dianggap sebagai perpanjangan tangan dari Ali Abdullah Saleh. Ketidakstabilan dalam pemerintahan Yaman memberikan peluang bagi kelompok Houthi untuk mengambil alih kekuasaan.

Konflik antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi masih terus berlanjut, dengan situasi yang memanas. Ibukota, bangunan pemerintah, dan bahkan warga sipil menjadi target dan korban dalam konflik tersebut. Pada tahun 2015, Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi menyatakan mundur dari posisinya, ini menjadi kesempatan bagi kelompok Houthi untuk mengambil kekuasaan, namun tidak mendapat dukungan dari warga Yaman. Kelompok Houthi menyerang siapa pun yang menentang dominasinya. Konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok Houthi telah menyebabkan banyak korban hingga saat ini. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan bahwa konflik di Yaman saat ini merupakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan lebih dari 22 juta orang menjadi korban, sepertiga dari populasi mengalami keputusasaan dan membutuhkan bantuan medis serta perlindungan.

Konflik di Yaman telah memunculkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Menurut laporan tahunan UNICEF, The State of the World’s Children 1996, konflik bersenjata telah menghancurkan kehidupan jutaan anak, dengan mereka terpaksa menjadi budak militer, menjadi korban pembunuhan, pemerkosaan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Krisis kemanusiaan di Yaman mencakup kelaparan, pelayanan kesehatan yang sangat buruk, kekurangan air bersih, krisis ekonomi, ancaman dari kelompok teroris, keterbatasan akses terhadap bantuan kemanusiaan, ketidaksetaraan gender dan hak anak-anak, serta penyebaran penyakit menular. Anak-anak menjadi kelompok yang rentan dalam konflik karena keberadaanya yang masih bergantung dan tidak dapat melindungi diri sendiri.

Dalam laporan Save the Children menyatakan bahwa terdapat 10 negara konflik di dunia yang berbahaya untuk ditinggali oleh anak-anak, dan Yaman menempati posisi ke-4. UNICEF menyatakan konflik di Yaman merupakan neraka untuk anak-anak, sekitar 1,8 juta anak menderita malnutrisi dan 400.000 lainnya yang berusia di bawah lima tahun mengalami malnutrisi akut. Ibu hamil pun turut menjadi korban, daerah konflik sangat berbahaya bagi kesehatan ibu hamil, bahan kimia yang dihasilkan oleh alat-alat perang, seperti sejanta api, kesehatan mental, dan lainnya mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Pada tahun 2018, 400.000 anak mengalami masalah gizi yang disusul pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 310.901 anak dan melonjak kembali tahun 2020 menjadi 3.600.000 anak. Tahun 2018, jumlah anak yang putus sekolah mencapai 3.700.000, meningkat menjadi 4.000.000 anak pada tahun 2019, dan melonjak tajam menjadi 7.800.000 anak pada tahun 2020.

Konflik di Yaman telah menelan lebih dari 70.000 korban, dengan 3.000.000 warga sipil terpaksa mengungsi. Angka-angka tersebut terus bertambah seiring berlanjutnya konflik yang belum terselesaikan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat bahwa 10.000.000 warga Yaman tidak memiliki cukup makanan. Perempuan di seluruh Yaman melaporkan situasi yang tidak lebih aman daripada sebelumnya, dengan pertempuran di jalanan, risiko pelecehan seksual, dan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga. Partisipasi perempuan dalam parlemen dan komite pemerintahan juga dibatasi.

Krisis kemanusiaan di Yaman telah menarik perhatian dunia, memotivasi organisasi internasional, negara-negara, dan masyarakat global untuk memberikan bantuan dan mencari solusi guna mencapai perdamaian. Meskipun kelompok Houthi dan sekutunya mendapat ancaman dan kecaman, gencatan senjata semakin memburuk. Warga Yaman tidak dapat menikmati hak mereka untuk hidup dalam kedamaian dan keamanan. Pemerintah Yaman telah meminta bantuan kemanusiaan, tetapi bantuan yang diterima juga diikuti oleh peningkatan jumlah korban. Para pemberi bantuan juga tidak terhindar dari risiko menjadi korban.

Krisis kemanusiaan di Yaman memerlukan penanganan segera untuk mencegah peningkatan jumlah korban. Hak-hak dasar kemanusiaan, seperti hak hidup, hak tanpa diskriminasi, hak untuk bebas dari perbudakan dan penyiksaan, hak kesetaraan, serta hak-hak lainnya, tidak sepenuhnya dinikmati oleh warga Yaman. Masyarakat dunia terus mendesak kelompok Houthi untuk melakukan penarikan mundur. Kelompok Houthi menjadi kelompok terlarang dan dianggap sebagai ancaman serius, bukan hanya bagi Yaman namun dunia.

Penulis: Tiffany Abigail

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *