JurnalPost.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai pemain penting dalam politik Indonesia. Dalam upaya untuk menghadirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, Partai PKS memiliki visi dan misi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan adil. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, DPD PKS memainkan peran kunci dalam manajemen kinerja selama masa pencalonan BCAD (Bakal Calon Anggota Dewan). Artikel ini akan menjelaskan bagaimana DPD PKS TanjungPinang mengelola kinerja dan seleksi calon-calonnya dalam upaya untuk memenuhi visi dan misi partai.
DPD PKS memulai proses manajemen kinerja selama masa pencalonan dengan mengidentifikasi individu-individu yang memiliki potensi tinggi untuk mewakili partai dengan baik di tingkat anggota Dewan. DPD PKS melakukan poling lapangan untuk melihat ektabilitas para calon BCAD lalu melihat apa yang sudah mereka lakukan di lapangan, ini akan dijadikan evaluasi di DPD PKS untuk melihat apakah calon tersebut benar-benar bekerja dilapangan untuk meyakinkan masyarakat agar memilih PKS atau BCAD tersebut.
Calon-calon yang dipilih PKS harus memiliki rekam jejak yang baik dalam mendukung visi PKS, termasuk etika politik yang tinggi, integritas, dan dedikasi untuk melayani masyarakat. Ini merupakan tahap awal dalam memastikan bahwa calon BCAD yang dipilih adalah yang terbaik untuk mewakili PKS. Jadi ketika DPD PKS menentukan calon BCAD selalu melihat kapasitas pribadi BCAD tersebut dan tidak ada satupun yang di tutupi dari PKS, tidak ada jual beli nomor urut semua itu dilihat dari potensi yang ada pada BCAD tersebut karna PKS adalah partai dakwah jadi tidak ada jual beli no urut. Dan tentunya seluruh proses pencalonan itu bisa dilihat dan benar-benar transparan oleh DPD juga oleh BCAD yang lain. Karena PKS adalah partai islam yang seluruh calon-calon BCAD nya sebelum melewati proses kedepan para calon BCAD dilihat dari iman, takwa, dan akhlaknya jadi potensi-potensinya itu di ukur dari iman dan takwanya yang ada sesuai dengan visi misi partai yang ingin menjadikan islam rahmatan lil alamin. Dan mungkin di daerah-daerah lain juga ada yang non-muslim tapi tetap indikasinya mereka tidak pernah mengkhianiti tuhan yang maha esa sebagai sang penciptanya.
Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam manajemen kinerja DPD PKS. Langkah ini membantu membangun kepercayaan anggota partai dan masyarakat pada integritas partai dalam pemilihan BCAD. Selain itu, DPD PKS juga berusaha untuk melibatkan anggota partai dalam proses ini, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi kolektif partai. Di DPD PKS terkait dengan dana kampanye atau hal-hal yang berkaitan dengan dana PKS selalu terbuka kepada struktur maupun anggotanya dan PKS selalu menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh DPD PKS itu sendiri. Jadi didalam PKS transparansi sumber dana itu selalu transparan jadi setiap anggota dan struktur bisa mengakses itu semua.
Dalam dunia politik, konflik internal bisa menjadi kendala serius. Di DPD PKS berbeda pendapat terkait pandangan-pandangan politik itu hal wajar. Jadi DPD PKS selalu meminimalisir konflik terkait dengan perbedaan pandangan karena di PKS di ajarkan untuk sangat terbuka terhadap perbedaan-perbedaan maka setiap perbedaan dan setiap keputusan selalu di musyawarahkan dan di ambil dalam musyawarah internal partai itu. Jadi tidak ada keputusan yang hanya di ambil oleh ketua DPD atau sekretaris atau yang lainnya tapi keputusan itu selalu dibawa ke ranah musyawarah rapat untuk dijadikan bahan pertimbangan setiap keputusan yang diambil oleh DPD PKS. Hal ini yang dilakukan untuk meminimalisir konflik internal itu sendiri. Dan jika konfliknya besar DPD PKS memiliki tim yang didedikasikan untuk meredakan dan mengatasi konflik yang mungkin muncul antara calon BCAD atau anggota partai.
Etika dan integritas dalam politik adalah prinsip yang sangat ditekankan oleh DPD PKS. Jadi di DPD PKS ada yang namanya Kordapil (Koordinator Daerah Pemilihan) tentunnya lewat kordapil juga sudah memantau setiap pergerakan BCAD nya termasuk etika dan integrasi. PKS memastikan bahwa calon Bacaleg mematuhi standar etika yang tinggi dan tidak terlibat dalam praktik-praktik politik yang merusak.
Selain proses pemilihan calon Bacaleg, DPD PKS juga memiliki program pelatihan dan pengembangan politik untuk mempersiapkan calon. DPD PKS memiliki program pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk menambah wawasan anggotanya dalam meningkatkan kompetensi politik dan manajemen. DPD PKS tentunya memiliki aturan sendiri terkait dengan program untuk meningkatkan kompetensi politik dan manajemen dan ini rutin dilakukan untuk meningkatkan kapsitas dan meng-upgrade setiap kader PKS terutama yang duduk di struktur atau yang duduk di anggota DPR. PKS juga menyiapkan kader-kadernya untuk terus meng-upgrade ilmu terkait kepemimpinan dan sekolah kepemimpinan yang akan melahirkan kader-kader yang berkualitas, yang nantinya kan duduk di anggota dewan atau struktur/tokoh-tokoh masyarakat di kalangan kota tanjungpinang ataupun di Indonesia. PKS memiliki mekanisme-mekanisme sendiri untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan setiap kadernya. Program pelatihan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa calon Bacaleg memiliki pemahaman yang kuat tentang peran mereka dalam pembangunan negara.
Manajemen kinerja pada DPD PKS selama masa pencalonan adalah salah satu faktor keberhasilan partai untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan mampu mewakili nilai-nilai partai. Dengan proses yang transparan, evaluasi yang ketat,dan berkomitmen pada etika politik, DPD PKS Tanjungpinang berusaha untuk memastikan bahwa calon BCAD yang mereka pilih adalah yang terbaik untuk mewakili visi dan misi PKS dan masyarakat. Ini adalah sebuah langkah penting dalam membangun masa depan politik yang lebih baik untuk Indonesia. PKS juga terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang positif dalam proses demokrasi dan pembangunan negara.
Oleh: Gadis Ayu Zahrani
STIE Pembangunan Tanjungpinang
Quoted From Many Source
