Negara ‘Kekeluargaan’ | Jurnalpost

Presiden Jokowi dan Keluarga (Foto: Panitia pernikahan Kaesang dan Erina)

Donny Syofyan
Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

JurnalPost.com – Tak lama lagi kita akan menyelenggarakan pemilihan umum tahun depan. Semua elemen bangsa berharap bahwa semuanya bergerak ke haluan yang benar. Lagi pula, kita sudah memiliki tiga pasangan kandidat yang sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketiganya secara resmi memenuhi syarat untuk berkompetisi. Namun, betapapun optimisnya kita dengan prospek pemilihan dan gerakan reformasi yang sedang berlangsung, agaknya kita perlu kembali melihat kembali kekeliruan rezim Orde Baru.

Rezim Soeharto menganut apa yang disebut oleh para ahli sebagai sistem patrimonialis, di mana Soeharto secara luas menggunakan patronase untuk memastikan kesetiaan bawahannya dan para elit, sambil juga menerapkan kekuatan koersif yang tangguh sebagai panglima tertinggi militer dan alat intelijennya yang masif. Rezim Orba runtuh dari dalam ketika Soeharto tidak lagi memiliki sumber daya ekonomi untuk menyuap anggota elit Jakarta lantaran krisis keuangan akhir 1990-an dan saat militer yang bergesekan memutuskan untuk menjauh darinya.

Patronase dan penerapan kekuatan koersif negara nyatanya masih ditemukan selama era reformasi. Dinamika sistem multi-partai tidak menyisakan ruang hadirnya pemimpin politik yang mampu memanfaatkan keduanya secara efektif. Suasana berubah di bawah tangan Presiden Jokowi.

Sekarang, setelah dua periode Jokowi berkuasa, kita menghadapi kemungkinan kembalinya praktik-praktik penuh patrimonialis Orde Baru. Kita menyaksikan derasnya distribusi sumber daya kepada para elit nasional yang menjadi pendukung Presiden Jokowi. Besarnya inisiatif hilirisasi dan terobosan infrastruktur Presiden Jokowi tentu saja memberikan manfaat jor-joran bagi para pendukung Jokowi. Perkembangan ini benar-benar mengkhawatirkan kita.

Indonesia agaknya tengah memasuki apa yang Max Weber gambarkan sebagai bentuk ekstrem dari patrimonialisme—sesuatu yang oleh beberapa pihak dicap sebagai ‘sultanisme’ di mana dominasi tradisional mengembangkan kekuatan birokrasi dan militer yang murni sebagai instrumen penguasa.

Ketika sebuah negara memasuki tahap pemilihan umum, gagasan Max Weber ini mengkristal ketika aparat negara dan militer, termasuk polisi, diubah menjadi instrumen politik. Mengingat Presiden Jokowi dan kekuatan politik putranya amat tergantung pada koalisi yang ingin memenangkan pilpres tahun depan, dengan gampang kita bisa melihat bahwa semua manuver dan intrik hari ini akan berlabuh pada pada siapa yang mengendalikan TNI dan Polri.

Mengapa Presiden Jokowi memutuskan untuk menyiapkan pencalonan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI hanya enam hari setelah dia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Darat? Bagaimana jika dia memang disiapkan untuk posisi ini jauh sebelumnya hanya karena dia memiliki hubungan dekat dengan presiden Jokowi, bahkan semenjak Jokowi sebagai walikota Solo?

Tak kalah krusialnya, pimpinan Polri juga adalah loyalis Jokowi lainnya, yang ikatannya dengan presiden bisa dilacak sejak dia bertugas di Surakarta. Kita ingin berharap bahwa Agus adalah seorang jenderal yang profesional dan berkualifikasi baik untuk melaksanakan tugasnya sebagai Panglima TNI dan bahwa dia menghormati sumpah jabatannya. Tetapi jika terjadi darurat nasional terkait pemilihan tahun depan, apakah dia akan melupakan begitu saha hubungannya yang dekat dengan presiden? Kita berharap TNI tetap bertahan di atas landasan politik reformasi yang netral dalam berbagai pemilu. Tradisi itu harus tetap ada dan dipertahankan.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *