Pemilu 2024 Belum Naik Kelas

Oleh Muhammad Thaufan Arifuddin (Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Andalas)

JurnalPOst.com – Hanya dua hari setelah pencoblosan berakhir, laporan kecurangan pemilu tersebar luas di media sosial. Beragam video menampilkan kecurangan brutal dalam pencoblosan surat suara, serta manipulasi jumlah perolehan suara, telah menimbulkan keraguan terhadap integritas pemilu kita.

Andi Widjajanto pada tanggal 15 Februari 2024 dalam program Kawal Suara MetroTV (https://youtu.be/NHH91fm-HKs?feature=shared) mengatakan bahwa pemilu kita masih belum berkualitas dan mencapai tingkat profesionalisme yang diharapkan. Meskipun sudah enam kali pemilu berlangsung, penyelenggaraan pemilu masih jauh dari citra yang jujur dan adil seperti yang diinginkan. Rakyat masih dimobilisasi secara politik sehingga belum memilih secara rasional dan kritis. Pada saat yang sama, penyelenggara dan pengawas pemilu masih belum professional dan kurang inisiatif dalam mengantisipasi berbagai celah kecurangan dan pelanggaran politik pemilu.

Pemilu 2024 seharusnya menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme dan memperlihatkan pemilihan umum yang jujur dan adil kepada masyarakat global. Namun, kenyataannya, pemilu masih dilakukan seperti proses pemilihan Ketua OKP dan Parpol yang sarat dengan intrik, money politics dan patronase. Masih banyak elit politisi yang memanfaatkan celah keterpurukan ekonomi pemilih, lemahnya hukum dan naifnya etika publik di negeri ini.

Dari awal, terlihat skenario politisasi hukum, politisasi aparat, dan politisasi bantuan sosial oleh rezim kekuasaan yang tidak dapat disalahkan secara hukum karena aturan yang kabur dan kamuflase rutinitas kekuasaan. Namun, secara teoritis ilmu politik dan demokrasi, penggunaan kekuasaan untuk memenangkan calon tertentu adalah pelanggaran yang dapat merusak permainan politik pemilu yang seharusnya jujur dan adil.

Menurut Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Andi Widjajanto, pihaknya akan mengambil tiga langkah ke depan. Pertama, mereka akan mengajak anggota DPR dari partai 01 dan 03 untuk mempertanyakan profesionalisme penyelenggara pemilu 2024 sesuai dengan pasal 22 E UUD 1945.

Kedua, sambil menunggu penetapan hasil Pilpres 2024 secara manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada akhir Maret 2024, mereka akan bekerja sama dengan semua pihak terutama sukarelawan untuk mencari bukti yang memperlihatkan tingkat pemilu yang memenuhi unsur TSM untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, mereka akan melibatkan masyarakat sipil untuk memonitor proses rekapitulasi hasil pemilu 2024 secara akuntabel di balik banyaknya isu anomali hasil pemilu 2024.

Alhasil, pemilu 2024 belum memperlihatkan kualitas pemilu yang jujur dan adil. Mayoritas pemilih kita telah terhegemoni oleh rezim kekuasaan jauh-jauh hari sebelumnya melalui program bansos. Pada saat yang sama, penyelenggara dan pengawas pemilu belum memperlihatkan professionalisme yang tinggi dengan melihat kacau-balaunya proses pencoblosan di TPS-TPS di seluruh Indonesia terutama di kantong-kantong suara pertarungan politik yang cukup tinggi. Ironisnya, Mahkamah Konstitusi juga belum tentu menjanjikan penyelesaian sengketa pemilu yang jujur dan berkeadilan.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *