Pemilu yang Jurdil | Jurnalpost

Donny Syofyan
Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

JurnalPost.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah mengesahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pilpres 14 Februari 2024. Adapun nama-nama yang terdaftar adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; Ganjar Pranowo-Mahfud MD; dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan bersaing untuk menggantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang akan mengakhiri masa jabatan mereka pada 20 Oktober 2024.

Ini adalah pemilihan presiden langsung kelima di Tanah Air. Indonesia memilih untuk menghapus otoritarianisme dan menjadi negara demokratis sejak 25 tahun yang lalu. Tanpa diragukan lagi pilpres adalah salah satu yang paling penting bagi negara dengan usia demokrasi yang masih muda. Ini menjadi ujian untuk ketahanan salah satu lembaga demokrasi kita yang mendasar; pemilu itu sendiri.

Untuk pertama kalinya sejak jatuhnya Orde Baru pada 1998, kekhawatiran yang nyata mulai menjulang menyangkut integritas pemilu. Itu dimulai dengan pengakuan Presiden Jokowi bahwa dia ingin ikut campur mencari penggantinya dalam untuk mengamankan warisannya. Pernyataan ini telah membangkitkan kekhawatiran bahwa presiden berencana dan berhasrat menyetujui kandidat politik tertentu. Kecurigaan kian tumbuh ketika Mahkamah Konstitusi (MJ), yang dipimpin oleh saudara iparnya, Anwar Usman, melapangkan jalan bagi putra sulungnya, Gibran, untuk ikut pilpres.

Bahwa Presiden memilih pembantu terdekatnya sebagai Panglima TNI yang baru telah memicu spekulasi bahwa aparatur negara tidak akan netral dalam pilpres. Ketua Umum Partai Perjuangan Demokrat Indonesia (PDI-P) Megawati Soekarnoputri telah memperingatkan potensi kecurangan dalam pilpres mendatang. Dia menyatakan adanya upaya oleh partai-partai tertentu untuk memanipulasi kekuasaan sebagai buah dari gerakan reformasi.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga telah menyatakan keprihatinannya tentang sikap jurdil pemilu. Dia menyerukan penyelenggara pemilu pada bulan Juli lalu untuk menolak gangguan apa pun. Dalam pidato baru-baru ini, Paloh mengatakan bahwa ada upaya oleh pihak -pihak tertentu untuk menggunakan negara dan aparatnya untuk melayani kepentingan individu dan kelompok tertentu. Sejumlah insiden menunjukkan adanya indikasi pelanggaran netralitas oleh aparatur negara, seperti penurunan poster Ganjar dan Mahfud di Bali dan Sumatra Utara oleh Satpol PP dan pencabutan izin pada menit-menit terakhir acara diskusi yang menampilkan Anies di Bandung, Jawa Barat.

Sementara itu, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Rahardjo terlihat dalam sebuah rekaman video yang memimpin pertemuan sukarelawan yang mendukung Gibran. Pada titik ini, kita masih berbaik sangka dan percaya bahwa Presiden Jokowi tetap setia pada janjinya bahwa dia akan tetap netral dalam pilpres, seperti yang dia tegaskan saat menjamu tiga calon presiden dalam acara makan siang di Istana Negara.

Kita juga perlu mengawasi Panglima TNI yang baru, Agus Subiyanto, yang juga berjanji untuk mempertahankan netralitas TNI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR. Ini bukan cek kosong untuk presiden dan pembantunya. Mereka harus membuktikan bahwa tidak ada anggota aparatur negara yang dimobilisasi untuk mengumpulkan suara untuk pasangan Prabowo-Gibran, yang sekarang secara luas dianggap sebagai kandidat yang mewakili petahana.

Sebagai pilar demokrasi keempat, pers diharapkan memainkan perannya sebagai pengawas demokrasi untuk membantu memastikan integritas pemilihan. Kelompok masyarakat sipil lainnya, khususnya organisasi pemantauan pemilu dan pemungutan suara yang akan melakukan penghitungan cepat, juga diharapkan untuk membantu melindungi proses pemilihan.

Survei pemilihan terbaru menunjukkan bahwa tidak ada kandidat yang cukup populer untuk memenangkan pilpres dalam satu putaran. Elektabilitas Prabowo yang meningkat menjadi 40 persen setelah Gibran dipilih sebagai pasangannya ditafsirkan secara luas sebagai dukungan utama dari Jokowi.

Tetapi Ganjar dan Anies masih memiliki peluang untuk mengejar ketinggalan, terutama setelah musim kampanye dimulai pada 28 November. Pemilu — jika berjalan secara jujur, adil, lancar dan damai – harus tetap dibela dan diperjuangkan. Semoga pasangan terbaiklah yang menjadi pemenang.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *