Sirkulasi Perdagangan Impor-Ekspor di Indonesia

JurnalPost.com – Di era presiden Jokowi utang Indonesia mengalami penurunan dari data Bank Indonesia (BI) meski tidak signifikan. Hal ini perlu dipertahankan oleh presiden terpilih 2024, akan tetapi dalam adu gagasan bacapres di mata najwa tidak satupun dari ketiga capres yang fokus pada ekspor impor terutama dalam bea cukai.

Perlu ada terobosan baru dari presiden terpilih untuk menetapkan aturan yang bijak untuk mengatur bea cukai supaya tidak terjadi penyalahgunaan kuasa hingga mengakibatkan masuknya barang-barang ilegal ke Indonesia.

Meskipun bea cukai lembaga independen akan tetapi bea cukai memiliki kerjasama dengan Kementerian Keuangan. Dalam menciptakan kerjasama yang baik perlu adanya kebijakan yang jelas sehingga, dengan begitu tercipta keamanan dalam ekspor impor.

Fenomena kasus bea cukai di Indonesia bisa berkaitan dengan berbagai hal, termasuk penyelundupan barang, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan fasilitas perdagangan internasional, atau pelanggaran peraturan bea cukai. Kasus-kasus ini sering kali melibatkan upaya untuk menghindari pembayaran bea cukai atau pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah.
Kasus bea cukai dapat bervariasi mulai dari penyelundupan barang ilegal seperti narkotika, senjata, hewan yang dilindungi, hingga barang-barang lain yang dikenai bea cukai. Pemerintah Indonesia dan Bea Cukai berusaha untuk mengatasi masalah ini melalui pengawasan yang ketat, penegakan hukum, dan kerja sama dengan lembaga internasional.

Salah satu contoh kasus penyelundupan barang melibatkan bea cukai adalah penyelundupan narkotika. Misalnya, upaya penyelundupan narkoba melalui bandara atau pelabuhan, di mana penyelundup mencoba menyembunyikan narkoba di dalam kemasan atau barang lain agar lolos dari pemeriksaan bea cukai. Kasus semacam ini menunjukkan peran penting bea cukai dalam mencegah peredaran barang ilegal yang dapat merugikan masyarakat.

Selain itu, beberapa kasus bea cukai juga dapat melibatkan praktik korupsi atau kolusi antara oknum pegawai bea cukai dan pihak swasta. Ini juga menjadi perhatian serius dalam upaya membersihkan dan memperbaiki sistem bea cukai di Indonesia.

Melihat maraknya kasus kriminal dalam sistem bea cukai, perlu adanya terobosan baru dari presiden terpilih 2024 untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih menteri perdagangan yang mampu bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan-kebijakan baru sebagai upaya dari perbaikan sistem bea cukai.

Menteri Perdagangan memiliki peran penting dalam upaya perbaikan dan pengawasan bea cukai, termasuk merancang kebijakan perdagangan, berpartisipasi dalam negosiasi perdagangan internasional, memperbaiki sistem bea cukai, memastikan penegakan hukum yang efektif, memfasilitasi perdagangan internasional, dan memastikan perlindungan konsumen. Peran mereka penting dalam memastikan sistem perdagangan internasional yang adil dan sesuai dengan kepentingan nasional serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Diharapkan terpilihnya seorang presiden pada tahun 2024, diinginkan agar presiden yang terpilih dapat mengambil keputusan bijak dalam menunjuk menteri perdagangan. Keberhasilan pemilihan seorang menteri perdagangan yang tidak hanya bijak tetapi juga konsisten diharapkan dapat menghindarkan kebutuhan untuk melakukan reshuffle kabinet. Melalui konsistensi dan kebijaksanaan menteri perdagangan yang dipilih, diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan dalam sistem bea cukai, menciptakan landasan yang kokoh untuk kebijakan perdagangan yang lebih bijak dan efisien.

Semoga menteri perdagangan yang terpilih akan memimpin dengan kecerdasan dan ketegasan yang diperlukan untuk mengatasi segala tantangan yang mungkin muncul dalam menangani kasus di bidang bea cukai. Harapannya, menteri perdagangan tersebut dapat dengan cermat menganalisis setiap kasus yang timbul, mengidentifikasi akar permasalahan, dan merancang solusi yang tepat guna. Selain itu, diharapkan menteri perdagangan dapat memperkuat kerjasama antar-lembaga terkait guna memastikan penanganan kasus bea cukai berjalan lancar dan efisien. Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas, diharapkan menteri perdagangan dapat menciptakan lingkungan di mana penegakan hukum di bidang bea cukai dapat berlangsung dengan adil dan efektif. Semua ini diharapkan akan menghasilkan sistem bea cukai yang lebih terpercaya dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Penulis : Janata Sayaka Balda

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *