Tantangan Pencucian Uang | Jurnalpost

Donny Syofyan
Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

JurnalPost.com – Setelah menjalani penilaian berbulan-bulan, sejak 2020 hingga Juni 2023, Indonesia akhirnya diterima menjadi anggota Financial Action Task Force, sebuah organisasi antarpemerintah yang didirikan untuk memerangi pencucian uang dan pembiayaan teroris. Ini adalah pembenaran dari komitmen kuat pemerintah terhadap standar internasional dalam perang melawan uang kotor.

Keanggotaan FATF akan meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional pada sistem keuangan Indonesia, sehingga membuatnya lebih menarik bagi investor asing. Hal ini pada gilirannya akan memudahkan bisnis Indonesia untuk mengakses pasar keuangan internasional dan melakukan perdagangan dan kontribusi pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Bank-bank Indonesia, misalnya, akan dapat lebih mudah berhubungan dengan bank-bank di negara-negara anggota FATF lainnya, yang akan mengurangi biaya dan waktu melakukan bisnis secara internasional. Para pelaku bisnis Indonesia akan merasa lebih mudah untuk meningkatkan modal, karena investor asing akan lebih percaya diri dalam sistem keuangan Indonesia.

Secara keseluruhan, keanggotaan FATF akan membantu Indonesia meningkatkan kapasitas kelembagaannya dan rezim anti pencucian uang (anti-money laundering/AML) untuk memerangi uang kotor dan melacak pelakunya melalui aksesnya ke jaringan ahli dan sumber daya global yang mencakup 40 anggotanya, termasuk Dewan Kerjasama Teluk dan Eropa Komisi (Gulf Cooperation Council and the European Commission). Namun, tantangannya adalah pemerintah harus memperkuat rezim AML untuk memastikan bahwa ia sepenuhnya sesuai dengan standar FATF. Ini memerlukan beberapa perubahan pada undang-undang dan peraturan Indonesia, serta pelatihan yang lebih kuat dan pengembangan kapasitas untuk penegakan hukum dan pengembngan kaum profesional di sektor keuangan.

Meskipun lembaga penegak hukum, terutama Polri, jaksa penuntut umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menggunakan hukum pencucian uang untuk mendeteksi dan menuntut kasus korupsi dan banyak kejahatan lainnya, kita harus jujur mengakui bahwa pencucian uang masih merajalela di Tanah Air.

Ada dua masalah utama yang menghambat upaya penegakan hukum pencucian uang. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan di antara para pejabat penegak hukum, terutama jaksa penuntut, hakim dan petugas polisi tentang praktik pencucian uang, yang dapat disembunyikan dalam transaksi yang semakin kompleks.

Tantangan berat lainnya banyak hakim masih berpikiran bahwa hukuman atas kasus pencucian uang harus didasarkan pada barang-barang bukti yang sahih dari tindak pidana asal (predicate crime) yang menunjukkan dari mana uang kotor itu diperoleh. Kelemahan ini sering kali membuat petugas KPK dan jaksa penuntut frustrasi yang dengan susah payah telah mengembangkan kasus pencucian uang. Petugas dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebagai badan intelijen keuangan, juga sering kali dibuat tidak berdaya karena analisis dan laporan mereka tentang transaksi yang mencurigakan, yang secara teratur dikirim ke KPK, polisi dan kantor umum pengacara, sering diabaikan karena ketidakmampuan teknis atau itikad buruk para hakim.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebenarnya cukup kuat untuk mencegah korupsi karena, tidak seperti kasus pidana konvensional, tanggung jawab pembuktian dialihkan dari jaksa penuntut ke terdakwa, yang harus membuktikan bahwa aset diperoleh atau dimiliki melalui cara yang sah. Undang-undang ini bahkan dengan jelas menetapkan bahwa kasus pencucian uang tidak perlu terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asal.

Hambatan lainnya untuk memerangi pencucian uang adalah kurangnya kerja sama dari pihak lain. Secara hukum PPATK mengharuskan pihak mana pun untuk melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan. Pihak-pihak ini mencakup berbagai penyedia jasa keuangan seperti penukaran uang, penyedia pembayaran kartu dan e-money, koperasi tabungan dan pinjaman, layanan gadai, pedagang komoditas, , pedagang mobil, pedagang perhiasan dan rumah lelang.

Pihak-pihak ini berkewajiban untuk mematuhi kode atau prinsip untuk mengetahui pelanggan atau konsumen Anda seperti yang diatur oleh badan regulator atau penasihat yang relevan. Tetapi banyak dari mereka mengabaikan kode atau prinsip ini karena takut kehilangan pelanggan, sementara pengawasan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan benar-benar buruk. Bukti dari persidangan pejabat korup dan penjahat lainnya menunjukkan berapa banyak bank dan jasa penukar uang yang masih terlibat dalam transaksi dengan pelanggan meskipun profil mereka tidak sesuai dengan nilai dan ukuran transaksi.

Sebagai anggota Indonesia akan secara regular dievaluasi oleh FATF untuk menilai kepatuhannya dengan standar AML internasional, tetapi Indonesia juga berhak atas bantuan teknis untuk menerapkan dan mematuhi standar AML secara internasional.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *