Transisi Energi Berbasis Komunitas Lokal: Wujud Demokrasi Energi

Oleh: Muh Rasikh Undipa Akbar
Mahasiswa S1 Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM

JurnalPost.com – Kehidupan kita hari ini masih sangat bergantung pada energi fosil. Ketergantungan ini berbahaya karena kita menjadi rawan terkena krisis energi. Sebab, kenyataannya secara geografis maupun secara politik ekonomi, pada sumber energi fosil terdapat ketimpangan yang bersifat struktural.

Dengan kata lain, akses dan distribusi energi fosil tidak bersifat merata. Ketidak merataan akses bisa dilihat pada aktor yang menguasai akses ke sumber energi ini yang terbatas hanya pada penguasa modal secara besar mengingat tingginya kapasitas minimum untuk dapat mengakses energi fosil. Selanjutnya, ketimpangan distribusi yang disebabkan oleh jumlah dan penyebaran energi ini yang terbatas di beberapa titik saja.

Akibatnya, sumber energi fosil ini sangat rentan mendapat guncangan. Selain itu, energi fosil merupakan energi yang tidak ramah lingkungan sehingga berpotensi merusak alam. Di sinilah, pentingnya bagi kita untuk mewujudkan apa yang disebut dengan demokrasi energi. Demokrasi energi merupakan konsep yang dimaksudkan untuk melakukan desentralisasi di sektor energi.

Desentralisasi di sini berarti menolak dominasi bahan bakar fosil yang distribusi sumbernya tidak merata. Selain itu, desentralisasi di sini juga berarti menolak penguasaan akses energi oleh hanya segelintir pihak saja.

Dengan demikian, perwujudan demokrasi energi nantinya menjamin ketahanan energi yang baik bagi masyarakat karena hilangnya ketergantungan, baik ketergantungan pada satu sumber energi tertentu saja atau juga ketergantungan pada sebagian kecil pihak yang menguasai akses energi.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh guna mewujudkan demokrasi energi ini adalah mendorong transisi energi dari sumber energi fosil kepada sumber energi baru terbarukan (EBT).

Transisi Energi dan Demokrasi Energi
Kita perlu memahami kaitan antara transisi energi dan demokrasi energi. Ada satu pertanyaan ekonomi politik yang cukup membantu kita untuk dapat memahami persoalan tersebut. Pertanyaan tersebut adalah siapa mendapat apa dari transisi energi ini? Atau dengan kata lain, apabila kita jelaskan lebih lanjut pertanyaan tersebut berarti siapa yang mendapat keuntungan dari transisi energi ini? Dan siapa yang menanggung dampak negatif dari transisi energi?

Ada satu contoh kasus yang secara tidak langsung membantu kita dalam menjawab pertanyaan tersebut. Kasus tersebut ada di Danau Poso, Sulawesi Tengah. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dikelola swasta di daerah tersebut merugikan masyarakat setempat karena menganggu mata pencaharian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Pengerukan dan pembendungan danau menyebabkan ekosistem alami ikan sidat terganggu dan berdampak negatif pada nelayan setempat.

Contoh kasus di atas memperlihatkan bahwa transisi energi ke energi hijau saja tidaklah cukup untuk mewujudkan demokrasi energi. Kita perlu memahami bahwa urgensi transisi energi tidak semata muncul karena ancaman habisnya sumber energi fosil. Kemunculan wacana ini sendiri tidak dapat dilepaskan dari hadirnya ketimpangan struktural yang terjadi. Ketimpangan terjadi sebab sifat sumber energi fosil yang terbatas, baik distribusinya maupun aksesnya. Karenanya ide transisi energi juga mengharapkan munculnya aktor baru di dunia energi.

Sayangnya, kenyataan hari ini adalah ramainya perusahaan energi berbasis fosil mulai perlahan berinvestasi juga di sektor EBT. Dilema dalam transisi energi inilah yang disebut oleh Newell dan Paterson sebagai “distopia dekarbonisasi”.

Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya berhenti di tuntutan untuk pengalihan energi. Akan tetapi, kita juga harus mewujudkan sebuah keadilan energi yang merupakan substansi dari gagasan mengenai demokrasi energi.

Hal tersebut dapat diupayakan dengan memulai transisi energi secara mikro melalui komunitas lokal yang ada. Komunitas lokal ditempatkan sebagai stakeholder aktif yang terlibat mulai dari inisiasi, implementasi, dan perawatan. Desentralisasi transisi energi dengan mendorong komunitas lokal setempat mengembangkan pembangkit listrik berskala kecil merupakan bentuk upaya demokratisasi energi yang konkret.

Adanya pembangkit listrik berskala kecil yang dapat secara langsung mengalirkan listrik ke masyarakat menguatkan ketahanan energi dan meningkatkan pemerataan elektrifikasi di masyarakat.

Adapun bentuk badan usaha yang dapat diaplikasikan dalam upaya ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi. Sebagaimana yang kita ketahui, kedua bentuk badan usaha ini sendiri merupakan salah satu wujud implementasi konsep ekonomi kerakyatan yang termaktub dalam konstitusi kita.

Keberpihakan
Siapa mendapat apa dari transisi energi ini? Siapa yang mendapat keuntungan dari transisi energi ini? Siapa yang menanggung dampak negatif dari transisi energi? Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan ekonomi politik yang perlu menjadi bahan refleksi pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan. Kebijakan pemerintah mengenai transisi energi ini haruslah mempertimbangkan aspek keberpihakan kepada rakyat banyak alih-alih segelintir kecil pihak saja. Keberpihakan kepada rakyat banyak ini merupakan hal mendasar yang dapat mendorong adanya political will yang kuat. Tanpa adanya kemauan yang kuat dari pemerintah, mustahil wacana transisi energi berbasis komunitas dapat diwujudkan dan tentu hal ini sangat disayangkan. Sebab, transisi energi berbasis komunitas merupakan cara paling efektif untuk mengupayakan hadirnya keadilan energi di Indonesia.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *