Wujudkan Demokrasi Sehat dan Pemilu Damai di Ruang Digital

JurnalPost.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyelenggarakan seminar online Ngobrol Bareng Legislator pada Rabu, 07 Februari 2024 dengan mengusung tema: “Wujudkan Demokrasi Sehat dan Pemilu Damai di Ruang Digital”. Dalam seminar yang diselenggarakan melalui platform zoom meeting Kementerian Kominfo dan DPR RI mengundang narasumber yang ahli pada bidangnya, Narasumber pertama Dr. H. Jazuli Juwaini, MA yang saat ini menjabat sebagai Anggota Komisi I DPR RI. Narasumber kedua yakni Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc menjabat sebagai Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI, narasumber ketiga Abi Rekso Panggalih selaku Sekertaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institue dan narasumber yang terakhir Maksuni Husen selaku Pemimpin Redaksi Kabar Banten.

Seminar Literasi Digital ini merupakan inisiasi yang didukung oleh Kementerian Kominfo terhadap Program Ngobrol Bareng Legislator yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, dengan memiliki beberapa tujuan, diantaranya yakni untuk mendorong masyarakat agar mengoptimalkan pemanfaatan internet sebagai sarana edukasi dan bisnis, memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat, memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat terkait pembangunan Infrastruktur TIK yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya oleh Ditjen APTIKA, serta mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya. Seminar ini terdiri dari beberapa sesi, yaitu sesi pembukaan, pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. 

Pemaparan pertama dibuka oleh oleh Dr. H. Jazuli Juwaini, MA  dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa Teknologi mengubah cara kerja industri (revolusi industri 5.0). Teknologi mengubah cara bekerja dan berinteraksi sosial (WFH, zoom meeting, dll). Teknologi mengubah cara belajar (SFH/sekolah daring, merdeka belajar dari mana saja, dll). Teknologi mengubah gaya hidup, hiburan, kesenangan (leisure), dll. Teknologi mengubah cara transaksi bisnis (pasar online, aplikasi, order online, bayar online, cashless/tanpa uang cash). Teknologi mengubah cara birokrasi pemerintahan  menjalankan tugas dan pelayanan. Teknologi mengubah lanskap dan praktek politik dan demokrasi di berbagai negara, termasuk meujudkan pemilu yang damai dan demokratis. Era digital membuka ruang interaksi dan masuknya paham-paham kebebasan yang sangat mungkin bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ruang digital telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam praktek demokrasi penyelenggaraan pemilu. Mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang isu-isu politik. Media diskusi dan dialog tentang isu-isu kebangsaan. Menyampaikan ide dan gagasan arah kepemimpinan dan pembangunan. Media kampanye bagi kontestan pemilu.

Demokrasi adalah sistem politik di mana rakyat memiliki hak untuk memilih para pemimpinnya melalui pemilu dan terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Kita harus mengawal demokrasi yang sehat berkualitas dan menghadirkan pemilu yang damai, jangan sampai ada konflik dan perpecahan. Mari kita jaga NKRI dengan menghadirkan demokrasi dan kebebasan yang bertanggung jawab berdasarkan PANCASILA dan UUD NRI TAHUN 1945.

Pemaparan kedua disampaikan oleh Abi Rekso Panggalih dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa Ruang publik dapat dibagi 3 jenis yaitu sosiologis adalah Sebuah lembaga masyarakat yang terbentuk dengan rentang historis bercorak produksi dan teritorial. Kita kenal sebagai kampung dan lingkungan. Kemudian Politis adalah Satu ekosistem suprastruktur dalam masyarakat yang memiliki daya dorong intervensi. Baik secara aspek kebijakan, hukum dan sebuah norma. Dan yang terakhir adalah digital yaitu Sebuah konektivitas yang terangkai dalam satu dimensi digital. Faktor penguasaan teknologi menjadi satu isu penting. Selain juga pemahaman utuh dunia digital.

Pancasila adalah sebuah ideologi nasional yang kita pegang teguh sebagai satu falsafah bernegara. Masyarakat Indonesia begitu majemuk, sehingga ruang publik yang terbentuk harus terus diisi dengan diskursus keberagaman dan kesetaraan. Jika, pada masa lampau kita diperkenalkan dengan istilah tenggang rasa.

Ruang publik digital kerap mengabaikan prinsip-prinsip dasar terkait keberagaman-kesetaraan. Ruang publik, adalah sebuah diskursus yang begitu dinamis. Karena diskursus pada publik tidak bisa secara langsung diintervensi sesuai kemauan satu pihak. Kekeruhan ruang publik juga kerap dilatari sebuah aktivitas kampanye diruang publik yang punya tendensi menyerang secara personal, berita bohong bahkan manipulai informasi. Perlu juga kita sadari bahwa, seluruh aspek pemberi informasi terlibat dalam kesesatan publik ini. Portal berita online, sosial media, radio bahkan pergunjingan masyarakat bisa menghasut keadaan yang lebih buruk. Adapun Sosial media menjadi salah satu tolok ukur dalam melihat keruhnya ruang publik. DIsinilah pentingnya kebijaksanaan dan keilmuan dalam membimbing masyarakat agar tidak terseret pada ruang publik yang keruh bahkan sesat. Cara membangun kebijaksaan di ruang publik adalah dengan etika, kehati-hatian, dan multi sumber. Etika adalah satu upaya niat baik membangun sebuah pembicaraan yang berkualitas. Tentu dengan keluwesan dan kewawasan tinggi dalam membentuk arah pembicaraan yang membuat saling tercerahkan. Kita harus selalu waspada dan berasumsi bahwa informasi yang kita baca belum tetu benar adanya. Sekalipun itu berasal dari seorang pejabat atau ilmuan dengan reputasi tinggi.

Seringkali mereka juga terbawa suasana hingga melepaskan informasi palsu. Kita harus selalu membiasakan mencari sumberlain jika kitamenilai sebuah informasi yang beredar begitu penting. Lebih lagi kita anggap informasi tersebut akan mengiring pikiran banyak orang. Bahasa yang dimaksud bukan saja secara fonem atau dialek sebuah daerah tertentu. Melainkan juga perbendaharaan kata dalam menjelaskan sebuah persoalan. Dalam media sosial sering kali persoalan bahasa masuk kepada ranah hukum. Kedewasaan dan kebijakan dalam menggunakan istilah juga menjadi pertimbangan.

Banyak orang merasa bahasa yang yang digunakan hal yang biasa bagi latar yang sama entah itu ras ataupun komunitas. Namun hal ini juga perlu dijembatani secara penyelarasan bahasa diruang publik digital. Latar belakang seseorang meggiatkan akun sosial medianya juga menjadi satu pertimbangan tersendiri. Karena motif ini menjadi satu dasar kesimpulan awal jika akun tersebut melakukan sebuah kejahatan atau pelanggaran norma dalam bersosisial media.

Dalam aspek membentuk motif peran keluarga dan sekolah menjadi snagat penting. Karena dalam aspek yang begitu fundamental maka aktor-aktor pengguna media sosial hanya bisa patuh dan tunduk pada norma sosiologis/riil. Disinilah bentuk-bentuk penyuluhan terhadap orang tua, guru dan masyarakat menjadi sangat penting. Karena bukanya juga tidak mungkin motif buruk itu justru terjadi pada ekosistem yang berpengaruh. Pendidikan bukan saja normatif pada ruang-ruang formal seperti disekolah. Pendidikan dalam aspek politik tanpa merusak ruang publik juga harus terus kita upayakan sebagai sebuah komitmen bersama.

Diperlukan tumbuhnya rasa kepedulian secara kolektif bahwa, problem ruang digital masyarakat harus terus diperbaiki dalam aspek kontain dan motif bersosial media. Pemerintah bersama. institusi pendidikan perlu sama-sama melibatkan partisipasi masyarakat untuk membentuk satu ekosistem bersosial media penuh rasa tanggung jawab dan memajukan arah pembicaraan yang lebih positif. Kita perlu membangun sebuah kesadaran kolektif ditengah situasi masyarakat disrupsi.

Ditambah lagi kecenderungan rentan generation sebagaimana yang dibayangkan bayak pihak. Namun, meskipun begitu kita harus terus optimis bahwa akan terus ada penyesuaian nilai terhadap perkembangan zaman. Kolektivisme kebajikan semestinya membuahkan banyak turunan tagar yang terus disuarakan untuk membangun sebuah ekosistem digital yang ramah terhadap semua pihak. Sosial media menjadi ruang yang kembali menguatkan kehidupan sosiologis yang makin hari makin berjarak. Hal inilah satu keyakinan baru yang harus terus kita perjuangkan.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Maksuni Husen dalam paparannya beliau menjelaskan bahwa Demokrasi di Indonesia menganut demokrasi Pancasila dengan sistem presidensil Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD dipilih secara langsung melalui Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus memperbaiki dan mengembangkan sistem demokrasi. Salah satu ciri utama negara demokrasi adalah terlaksananya Pemilu yang bebas, jujur, adil, dan bersih sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta perundang-undangan lainnya yang berlaku. Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang menjadi landasan beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi warga negara di pemerintahan. Partisipasi warga negara sendiri meliputi pengambilan keputusan, kebebasan untuk berbicara, hingga mendapatkan hak asasi manusia. Karena itu, demokrasi sangat penting untuk sebuah negara. Demokrasi yang sehat yakni demokrasi yang berlangsung dengan menjunjung tinggi aturan hukum dan etika.

Demokrasi yang sehat menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara lebih stabil dan produktif, terselenggaranya  Pemilu yang berkualitas dan berintegritas dan melahirkan pemimpin pemimpin yang bangsawan dan negarawan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keberagaman serta mewujudkan suasana aman tertib, dan damai selama penyelenggaraan pemilu. Melaksanakan kampanye pemilu dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain tidak melibatkan pihak yang dilarang selama masa kampanye pemilu. Tidak melakukan politisi SARA, menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, penghasutan, dan perbuatan politik uang selama penyelenggaraan pemilu. Mendorong anti perpecahan dan polarisasi. Menurunnya kecurangan dan pelanggaran pemilu baik oleh peserta maupun penyelenggara Pemilu dan meningkatnya partisipasi pemilih.

Pendidikan pemilih yang efektif dapat membantu pemilih menjadi lebih sadar dan kritis terhadap informasi yang mereka terima. Pemilih yang terinformasi lebih mungkin membuat keputusan yang cerdas. Pihak berwenang harus menegakkan hukum terkait pelanggaran dalam kampanye politik, termasuk penyebaran berita palsu dan tindakan yang tidak etis. Sanksi yang tegas harus diberlakukan terhadap pelaku pelanggaran. Pemimpin politik dan kandidat harus mengutamakan etika dalam kampanye mereka. Mereka harus menghindari retorika yang memicu konflik dan berkomitmen untuk berkompetisi secara adil. Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah memiliki peran penting dalam memantau kampanye politik. Mereka dapat mengawasi, melaporkan pelanggaran, dan mengedukasi pemilih.

Perkembangan teknologi digital menjadi ruang yang dimanfaatkan dalam kontestasi Pemilu 2024. Platform digital di media sosial menjadi platform yang sebagian besar digunakan terutama kalangan anak muda. Berdasarkan data KPU, pemilih muda mencapai 56,4 persen. Pemilih muda dalam Pemilu 2024 di antaranya generasi milenial (kelahiran 1981 hingga 1996) dan generasi Z (kelahiran 1997 sampai 2012), yang masing-masing mencakup 33,6 persen dan 22,8 persen dari pemilih. Ruang digital menjadi yang rentan terhadap penyebaran hoaks. Literasi digital harus gencar dilaksanakan Progrm Kemenkominfo melalui literasi digital mampu menurunkan hoaks Pemilu di ruang digital, selain masa kampanye yang lebih pendek.

Seluruh peserta terlihat begitu kondusif dan juga aktif dalam menyimak materi yang di paparkan oleh para narasumber, Setelah pemaparan materi dari keempat narasumber, moderator memfasilitasi untuk sesi tanya jawab. Begitu banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh para peserta kepada para narasumber.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *