Yayasan Cahaya Guru: Debat Capres Belum Menjawab Kelemahan Sistem Pendidikan Nasional Saat ini

Tangkapan layar debat calon presiden 2024, Minggu 4 Februari 2024. Sumber: youtube/KPU RI

JurnalPost.com – Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru, Muhammad Mukhlisin menilai debat capres tentang isu pendidikan belum menjawab persoalan mendasar, baik dari kacamata mikro maupun makro. Dalam perspektif mikro, para capres mestinya bisa memperhatikan kondisi belajar mengajar anak-anak saat ini. Sementara kalau perspektif makro, pendidikan dapat dilihat sebagai penunjang sistem budaya, sosial, politik dan ekonomi suatu bangsa. Mukhlisin melihat debat capres belum memberikan substansi pada keduanya.

“Pendidikan dan kebudayaan menurut kami adalah proses terintegrasi. Seperti yang dijelaskan Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Jika pendidikan hanya dimaknai sebagai investasi dan penunjang perekonomian, maka yang terjadi adalah anak-anak yang hanya difokuskan pada skill mekanis. Ini persoalan mendasar bagaimana para calon presiden memaknai filosofi pendidikan” ujar Mukhlisin.

Mukhlisin juga menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan tujuan pendidikan nasional yang jelas dan terarah. Menurutnya, sistem pendidikan kita belum mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang adil dan merata, di tengah keragaman daerah-daerah di Indonesia.

“Jika melihat indeks pembangunan manusia tahun 2023, rata-rata nasional memang meningkat dari 72,81 menjadi 74,39. Namun, pemerintah belum mampu mengatasi ketimpangan. Sebagai gambaran, Papua hanya mampu meraih IPM 63,01 yang timpang jauh dari IPM DKI Jakarta sebesar 83,55. Sementara itu, menurunnya skor PISA 2023 juga mengindikasikan gagalnya pendidikan dasar menyiapkan pemahaman dan keterampilan yang penting buat anak” tegasnya.

Mukhlisin menyatakan bahwa debat capres belum menyinggung soal kesejahteraan (well-being) anak. Padahal, isu ini sangat krusial di tengah gangguan mental serta angka kekerasan, perundungan dan intoleransi yang sangat mengkhawatirkan.

“Survei PISA 2018 menunjukkan bahwa kasus perundungan di Indonesia menduduki peringkat kelima di dunia. Sementara PISA 2023 menunjukkan, sekitar 25% siswa perempuan dan 30% siswa laki-laki menjadi korban perundungan, angka itu diatas angka rata-rata negara OECD yaitu 20% perempuan dan 21% laki-laki. Sementara, Yayasan Cahaya Guru menemukan 139 kasus kekerasan selama 2023, dan 19 orang meninggal. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan” tegasnya.

Oleh sebab itu, Mukhlisin berharap bahwa siapapun presiden yang terpilih nanti dapat membaca kelemahan-kelemahan sistem pendidikan saat ini dan membuat terobosan kebijakan pendidikan yang lebih demokratis, inklusif dan partisipatif.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *